TINJAUAN YURIDIS DOI’ MENRE DALAM PERKAWINAN ADAT BUGIS (Studi Perbandingan Menurut Hukum Nasional dan Hukum Adat Bugis di Kecamatan Pulau 9 Kabupaten Kotabaru)

Nurfadillah (2026) TINJAUAN YURIDIS DOI’ MENRE DALAM PERKAWINAN ADAT BUGIS (Studi Perbandingan Menurut Hukum Nasional dan Hukum Adat Bugis di Kecamatan Pulau 9 Kabupaten Kotabaru). PROGRAM STUDI SARJANA HUKUM FAKULTAS HUMANIORA UNIVERSITAS SARI MULIA BANJARMASIN 2026.

Text Skripsi nurfadillah.pdf Download (2MB)

Abstract

ABSTRAK Latar Belakang: Doi’ menre merupakan bagian dari perkawinan adat Bugis yang berkaitan dengan pelaksanaan pesta, penghormatan terhadap keluarga perempuan, serta nilai sosial dan budaya masyarakat. Dalam praktiknya, doi’ menre memiliki kedudukan berbeda dengan sompa atau mahar, tetapi masih ditemukan perbedaan pemahaman masyarakat mengenai keduanya. Tingginya nominal doi’ menre juga dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial, budaya, ekonomi, dan geografis. Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan hukum doi’ menre dalam perkawinan adat Bugis berdasarkan hukum nasional dan hukum adat Bugis serta faktor-faktor yang memengaruhi tingginya nominal doi’ menre di Kecamatan Pulau Sembilan Kabupaten Kotabaru. Metode: Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif empiris dengan pendekatan perbandingan. Data empiris diperoleh melalui wawancara dengan informan yang memahami praktik perkawinan adat Bugis. Data dianalisis untuk membandingkan ketentuan hukum nasional dengan praktik hukum adat mengenai doi’ menre. Hasil: Hasil penelitian menunjukkan bahwa doi’ menre bukan merupakan rukun atau syarat sah perkawinan menurut hukum nasional dan berbeda dengan mahar atau sompa. Dalam hukum adat Bugis, doi’ menre memiliki daya ikat sosial yang kuat berdasarkan kebiasaan, kesepakatan antarkeluarga, dan nilai budaya. Tingginya nominal doi’ menre dipengaruhi oleh nilai siri’, status sosial, pendidikan, keturunan, kondisi ekonomi, serta kondisi geografis kepulauan. Simpulan: Doi’ menre berkedudukan sebagai norma adat yang memiliki kekuatan sosial dalam masyarakat Bugis, tetapi tidak menentukan keabsahan perkawinan menurut hukum nasional. Tingginya nominal doi’ menre merupakan hasil interaksi faktor budaya, sosial, ekonomi, dan geografis. Kata Kunci: doi’ menre, hukum adat, hukum nasional, perkawinan adat Bugis

Actions (login required)

View Item