PENYIMPANGAN PIDANA MINIMUM DALAM PUTUSAN HAKIM

Khotibul Umam (2026) PENYIMPANGAN PIDANA MINIMUM DALAM PUTUSAN HAKIM. PROGRAM STUDI SARJANA HUKUM FAKULTAS HUMANIORA UNIVERSITAS SARI MULIA BANJARMASIN 2026.

Text Skripsi_Khotibul Umam_11215762210039.pdf Download (2MB)

Abstract

Latar Belakang: Pengaturan pidana minimum dalam hukum pidana Indonesia bertujuan menjamin kepastian hukum, mengurangi disparitas pemidanaan, dan memberikan efek jera terhadap pelaku tindak pidana tertentu. Namun, dalam praktik masih ditemukan putusan hakim yang menjatuhkan pidana di bawah batas minimum khusus, meskipun tidak seluruhnya memiliki dasar pengaturan yang jelas. Kondisi tersebut menimbulkan permasalahan mengenai batas diskresi hakim serta implikasinya terhadap kepastian hukum dan keadilan substantif.. Tujuan: Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan pidana minimum dalam peraturan perundang-undangan hukum pidana di Indonesia serta mengkaji implikasi penyimpangan pidana minimum dalam putusan hakim terhadap kepastian hukum dan keadilan substantif. Metode: Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dianalisis secara kualitatif melalui studi kepustakaan. Hasil: Penelitian menunjukkan bahwa pidana minimum diatur dalam KUHP dan berbagai undang-undang pidana khusus sebagai pembatas diskresi hakim. SEMA Nomor 3 Tahun 2023 memberikan ruang penyimpangan terhadap pidana minimum pada perkara tertentu, namun belum terdapat pengaturan yang komprehensif mengenai batas dan parameter penyimpangan pada tindak pidana lainnya. Akibatnya, praktik tersebut berpotensi menimbulkan disparitas putusan dan mengurangi kepastian hukum, meskipun dalam keadaan tertentu dapat dibenarkan untuk mewujudkan keadilan substantif. Simpulan: Penyimpangan pidana minimum merupakan bentuk diskresi hakim yang harus didasarkan pada argumentasi hukum yang kuat, proporsional, dan berorientasi pada keadilan. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan yang lebih tegas mengenai parameter penyimpangan pidana minimum guna mewujudkan keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan substantif, dan independensi hakim. Kata Kunci: Hukum, Keadilan substantif, Kepastian Hukum,. Penyimpangan Pidana Minimum, Putusan Hakim

Actions (login required)

View Item