PERLINDUGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN EKSPLOITASI EKONOMI DI MEDIA SOSIAL

Selvia Dewita Ramadhani (2026) PERLINDUGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN EKSPLOITASI EKONOMI DI MEDIA SOSIAL. PROGRAM STUDI SARJANA HUKUM FAKULTAS HUMANIORA UNIVERSITAS SARI MULIA BANJARMASIN 2026.

Text Skripsi_ selvia dewita ramadhani_11215762210049.pdf Download (2MB)

Abstract

Latar Belakang: Maraknya pergeseran operasi ekloitasi anak dari bentuk konfensional di ruang fisik menu ruang digital dengan melalui sosial. Praktik seperti sharenting komersial, live streaming hingga komodifikasi anak demi donasi dari para pengguna media sosial, hal ini membuat pengabaian hak asasi anak, privasi,dan kepenting terbaik bagi anak. Tujuan: tujuan peletian ini adalah 1) untuk menganalisis dan menemukan urgensi pembaruan pengaturan dalam mengatasi dalam mengatasi eksploitasi ekonomi terhadap anak di media sosial. 2) mengetahui tinjauan yuridis peran orang tua dan pihak penyelenggara sistem elektronik dalam eksploitasi ekonomi terhadap anak di media sosial dalam perspektif hukum pidana di Indonesia. Metode: penelitian ini di lakukan dengan pendekatan yuridis-normatif yakni menggunakan bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan, putusan, teori hukum dan pendapat para sarjana. Hasil: bahwa 1) Urgensi pembaruan hukum sangat mendesak karena regulasi eksisting (UU Perlindungan Anak, UU PDP, UU ITE) masih bersifat konvensional, menimbulkan kekaburan norma antara dokumentasi wajar dan eksploitasi, serta belum menjamin pemulihan hak anak secara komprehensif. 2) Terdapat pertanggungjawaban ganda (double liability), di mana orang tua bertanggung jawab sebagai pelaku utama berdasarkan Pasal 76I jo. Pasal 88 UU Perlindungan Anak dan UU PDP, sedangkan PSE bertanggung jawab atas pembiaran ekosistem komersialisasi berdasarkan Pasal 16A UU ITE berupa sanksi administratif hingga pidana korporasi/perdata. Kesimpulan: Regulasi positif di Indonesia saat ini belum sepenuhnya menjamin kepastian hukum dan pemenuhan hak asasi anak korban eksploitasi ekonomi siber. Diperlukan pembaruan hukum regulasi yang secara detail mendefinisikan batasan komodifikasi digital anak, mempertegas pedoman pemidanaan bagi orang tua maupun platform media sosial, serta mengintegrasikan kerangka restitusi dan pemulihan psikologis anak secara keseluruhan. Kata kunci: Eksploitasi Ekonomi Anak, Media Sosial, Perlindungan Hukum, Pertanggung Jawaban Pidana

Actions (login required)

View Item