EFEKTIVITAS PERAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA DALAM PENANGGULANGAN MALADMINISTRASI DI KALIMANTAN SELATAN

Devi Anggraini Cahaya Ramadan (2026) EFEKTIVITAS PERAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA DALAM PENANGGULANGAN MALADMINISTRASI DI KALIMANTAN SELATAN. PROGRAM STUDI SARJANA HUKUM FAKULTAS HUMANIORA UNIVERSITAS SARI MULIA BANJARMASIN 2026.

Text SKRIPSI DEVI ANGGRAINI C.R_11215762210033.pdf Download (3MB)

Abstract

Latar Belakang: Pelayanan publik menjadi bukti kehadiran negara bagi warganya, tetapi maladministrasi seperti tidak memberikan pelayanan dan penundaan berlarut masih banyak dilaporkan di Kalimantan Selatan. Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Kalimantan Selatan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008. Tujuan: Menganalisis efektivitas peran Ombudsman Perwakilan Kalimantan Selatan dalam penanggulangan maladministrasi dan mengidentifikasi kendala yang dihadapinya. Metode: Penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis empiris, bersifat deskriptif kualitatif. Data primer diperoleh melalui wawancara semi-terstruktur dengan Asisten Ombudsman yang dipilih secara purposive sampling. Data sekunder berasal dari laporan tahunan 2023 dan 2024 serta studi kepustakaan. Analisis dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil: Persentase penutupan laporan naik dari 92,07% pada 2023 menjadi 95,34% pada 2024, dan nilai kerugian masyarakat yang diselamatkan naik dari Rp14,07 miliar menjadi Rp18,03 miliar. Tidak memberikan pelayanan menjadi bentuk maladministrasi terbanyak (153 laporan pada 2023 dan 195 laporan pada 2024). Kendala internal berupa keterbatasan sumber daya manusia, anggaran, sarana, sistem pengelolaan laporan, dan kewenangan. Kendala eksternal berupa lambatnya klarifikasi terlapor, minimnya pemahaman pelapor, bukti yang kurang, kompleksitas kasus, dan wilayah kerja yang luas. Simpulan: Peran Ombudsman Perwakilan Kalimantan Selatan cukup efektif, tetapi belum optimal. Koordinasi dengan instansi terlapor, monitoring tindakan korektif, pencegahan, dan edukasi masyarakat perlu diperkuat. Kata Kunci: : efektivitas, ,Kalimantan Selatan maladministrasi, Ombudsman, pelayanan publik

Actions (login required)

View Item