IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN ANAK TERLANTAR DI KOTA BANJARMASIN

Dhini Aminarti (2026) IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN ANAK TERLANTAR DI KOTA BANJARMASIN. PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM FAKULTAS HUMANIORA UNIVERSITAS SARI MULIA BANJARMASIN 2026.

Text SKRIPSI dhini revisi baru ACC pdf.pdf Download (4MB)

Abstract

Latar Belakang: Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa anak terlantar dipelihara oleh negara. Di Kota Banjarmasin, kewajiban itu dijabarkan melalui Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perlindungan Anak Terlantar. Jumlah anak terlantar naik turun setiap tahun akibat kemiskinan, keluarga yang tidak utuh, dan urbanisasi, sehingga pelaksanaan aturan di lapangan perlu dikaji. Tujuan: Menganalisis upaya Dinas Sosial Kota Banjarmasin dalam menanggulangi anak terlantar dan kendala yang dihadapinya. Metode: Penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis yang bersifat deskriptif kualitatif. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan informan dari Bidang Rehabilitasi Sosial yang dipilih secara purposive sampling, observasi partisipatif pasif, dan studi dokumentasi. Data sekunder berupa peraturan perundang-undangan dan literatur. Analisis memakai model interaktif: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil: Dinas Sosial menjalankan lima upaya: rehabilitasi sosial dan pendampingan psikososial; penampungan sementara di Rumah Singgah selama 14 hari dengan 12 pramu sosial serta bantuan permakanan ke lembaga kesejahteraan sosial anak; pelatihan keterampilan enam bulan di panti rujukan; fasilitasi pendidikan formal, kesetaraan, dan Baca Tulis Quran; serta pengaduan melalui media sosial dan Emergency Center 112. Enam kendala ditemukan: ketiadaan dokumen kependudukan anak, sulitnya penelusuran keluarga, Rumah Singgah yang hanya punya satu ruangan untuk anak, penolakan masyarakat yang mengeksploitasi anak, anggaran terbatas, dan anak yang kembali ke jalan. Simpulan: Upaya Dinas Sosial telah mencakup kebutuhan dasar, pemulihan, keterampilan, pendidikan, dan pengaduan, tetapi fasilitas, anggaran, dokumen anak, serta penegakan hukum terhadap eksploitasi perlu diperkuat. Kata Kunci: anak terlantar, dinas sosial, implementasi, kota banjarmasin, perlindungan anak.

Actions (login required)

View Item