Peran Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarbaru Dalam Rangka Penegakan Hukum Terkait Peredaran Kosmetik Berbahaya

Surya Bhaskara (2026) Peran Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarbaru Dalam Rangka Penegakan Hukum Terkait Peredaran Kosmetik Berbahaya. PROGRAM STUDI SARJANA HUKUM FAKULTAS HUMANIORA UNIVERSITAS SARI MULIA BANJARMASIN 2026.

Text SKRIPSI_SURYA BHASKARA_11215762210050.pdf Download (7MB)

Abstract

Latar Belakang: Meningkatnya ancaman kesehatan publik akibat sediaan farmasi ilegal berbahan merkuri, hidrokuinon, dan asam retinoat menuntut pengawasan dan penindakan hukum yang ketat untuk melindungi keselamatan konsumen. Tujuan: Menganalisis upaya penegakan hukum oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Banjarbaru dalam menanggulangi peredaran kosmetik berbahaya serta mengidentifikasi hambatan pengawasannya. Metode: Penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosiologis dan perundang undangan. Data dianalisis secara kualitatif berdasarkan Teori Pengawasan Muchsan dan Teori Penegakan Hukum Soerjono Soekanto. Hasil: Upaya penegakan hukum diimplementasikan melalui inspeksi pascapemasaran, taktik pembelian tersamar, pemusnahan barang, dan penerapan pasal berlapis. Proses peradilan didukung sistem e-Berpadu dan sinergi Kepolisian serta Kejaksaan. Hambatan internal mencakup keterbatasan 7 personel penyidik dan batas waktu prosedur peradilan. Hambatan eksternal meliputi resistensi pedagang, transaksi tanpa rekam jejak, keengganan korban melapor, dan perilaku konsumen yang memprioritaskan estetika instan. Simpulan: Penegakan hukum telah berjalan meski efektivitasnya terhambat faktor struktural dan kultural. Diperlukan penguatan literasi dan inovasi layanan aduan publik.

Actions (login required)

View Item