ANALISIS YURIDIS PEMALSUAN IDENTITAS DIGITAL MENGGUNAKAN TEKNOLOGI DEEPFAKE BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

Candra Ardinata (2026) ANALISIS YURIDIS PEMALSUAN IDENTITAS DIGITAL MENGGUNAKAN TEKNOLOGI DEEPFAKE BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK. PROGRAM STUDI SARJANA HUKUM FAKULTAS HUMANIORA UNIVERSITAS SARI MULIA BANJARMASIN 2026.

Text Skripsi Candara acc 3 (2).pdf Download (2MB)

Abstract

Latar Belakang: Perkembangan teknologi kecerdasan buatan (Artificial Intelligence) telah melahirkan teknologi deepfake yang mampu memanipulasi gambar, video, dan suara sehingga menyerupai kondisi sebenarnya. Penyalahgunaan teknologi tersebut berpotensi digunakan untuk melakukan pemalsuan identitas digital sehingga diperlukan analisis hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Tujuan: Menganalisis pengaturan dan sanksi pidana terhadap pemalsuan identitas digital menggunakan teknologi deepfake berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Metode: Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Bahan hukum diperoleh melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil: Pengaturan pemalsuan identitas digital menggunakan teknologi deepfake dapat dianalisis berdasarkan ketentuan mengenai Informasi Elektronik, Dokumen Elektronik, penggunaan data pribadi, dan manipulasi Informasi Elektronik dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Selain itu, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi menjadi penguat dalam memberikan perlindungan terhadap data pribadi. Sanksi pidana terhadap pelaku dapat diterapkan berdasarkan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Actions (login required)

View Item