PERTANGGUNGJAWABAN OKNUM POLISI SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN TERHADAP PEREMPUAN YANG TIDAK SADARKAN DIRI (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor: 892/Pid.B/2021/PN.BJM)

Kadek Pebi Tamara Blesenky,Ni (2023) PERTANGGUNGJAWABAN OKNUM POLISI SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN TERHADAP PEREMPUAN YANG TIDAK SADARKAN DIRI (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor: 892/Pid.B/2021/PN.BJM). PROGRAM STUDI SARJANA HUKUM FAKULTAS HUMANIORA UNIVERSITAS SARI MULIA BANJARMASIN 2023.

Text SKRIPSI - Ni Kadek Pebi Tamara Blesenky-1 - Tmrablsnky.pdf Download (6MB)

Abstract

Indonesia adalah negara demokratis yang menjunjung tinggi nilai hukum. Dasar dari negara hukum, yaitu siapa saja yang melakukan suatu tindak pidana, maka akan mendapatkan hukuman. Semua akan mendapatkan hukum dan perlakuan yang sama dimata hukum yang sesuai dengan pasal 27 Ayat (1) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Saat ini sedang marak pelecehan seksual terhadap perempuan dan anak. Dalam enam tahun terakhir ada lebih dari 1500 kasus dimana 227 kasus merupakan kasus perkosaan dan 128 kasus pelecehan sosial di Indonesia. Pusat perhatian utama dalam Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor: 892/Pid.B/2021/PN.BJM. Tujuan: penelitian ini mengetahui tinjauan yuridis tindak pidana pemerkosaan dalam hukum pidana dan mengetahui perlindungan hukum perempuan sebagai korban tidak pidana persetubuhan dalam Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor: 892/Pid.B/2021/PN.BJM. Metode: penelitian yang digunakan, jenis penelitian hukum yuridis normatif dengan sifat deskriptif analisis. Hasil: dari penelitian ini menunjukkan bahwa terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sesuai dengan Pasal 286 KUHP yang bertujuan melindungi perempuan dari eksploitasi seksual ketika mereka berada dalam keadaan rentan dan tidak mampu memberikan persetujuan atas tindakan tersebut. Kesimpulan: Putusan pengadilan yang menyatakan Terdakwa bersalah atas pelanggaran ini menunjukkan keseriusan hukum dalam menangani kasus pemerkosaan terhadap korban yang tidak sadarkan diri atau tidak berdaya. Perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban tindak pidana persetubuhan merupakan tanggung jawab penting dari sistem peradilan pidana. Perlindungan ini harus mencakup akses terhadap sistem peradilan yang adil dan berpihak pada korban, dukungan psikososial selama proses persidangan, serta penjatuhan pidana yang sepadan terhadap pelaku.

Actions (login required)

View Item